Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid pada Saptu (17/05/2025) menyampaikan kometmenya untuk menuntaskan sertipikasi tanah wakaf yang belum terdaftar.Upaya sertipikat akan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait , termasuk lembaga keagamaan seperti Dewan Mesjid Indonesia (DMI).
"Kami bertekat dalam lima tahun ini minimal 90% dari tanah wakaf yang belum terdaftar bisa kita tuntaskan.Dengan adanya MoU ini, kami Kementerian ATR/BPN pun merasa sangat terbantu" ujar Menteri Nusron usai menandatangani Nota Kesepakatan / MoU antara Kementerian ATR/BPN dan DMI,dalam acara Rapat Kerja(RAKERNAS) dan Halal Bihalal DMI,di Tavia Haritege Hotel Jakarta.
Berdasarkan data Kementerian Agama,tercatat ada 561.909 bidang tanah wakaf ,namun baru 267.994 bidang yang telah terdaftar dengan total luas 25.874 hektar .Artinya,baru sekitar 47.6% tanah wakaf yang bersertipikasi,Sementara itu ,untuk tahun 2025 . jumlah tanah wakaf yang sudah disertepikasi adalah sebanyak 2.411 bidang.
Menteri Nusron menjelaskan ,sejak 1 Maret 2025 Kementerian ATR/BPN telah membuka loket khusus untuk melayani sertipikat tanah wakaf ,yayasan dan organisasi masyarakat lainya.Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses adminitrasi yang selama ini dinilai memerlukan waktu cukup panjang.
" Setiap tahun,kami mengeluarkan sekitar 7 juta sertipikat ,termaduk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL). oleh kerena itu untuk tanah wakaf , kami membutuhkan percepatan agar prosesnya tidak mengalami anterian panjang" jelas Menteri Nusron.
Penandatanganan MoU ini menjafi bagian dari sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan DMI dalam melaksanakan pendaftaran tanah serta pemberian asistensi untuk pencegahan dan penanganan masalah pertanahan atas aset yang dimiliki DMI.
Ketua Umum DMI M.Yusup Kala dal sambutanya menegaskan bahwa program sertipikasi tanah wakaf merupakan salah satu fokus utama DMI pada priode 2024-2025. Menurutnya sertipikasi adalah hal penting yang dapat menghindari potensi terjafinya konflik.
"Di mesjid jarang terjadi konflik, namun disekolah banyak terjadi sengketa antara keturunan pewakif, Kami tidak ingin hal ini terjadi di mesjid-mesjid" ungkap Yusuf Kala.
Hadir pula dalam acara ini , Menteri ATR/Kepala BPN priode 2016-2022,Sofyan A Djalil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ,Abdul Mu'ti; Menteri Ketenagakerjaan , Yassieli, para anggota DMI daribseluruh Indonesia,serta perwakilan dari berbagai lembaga dan organisasi keagamaan (MW/FA)
Redpel - Achmad Effendy
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nadional.