Sumatera Utara -- Desa Tanjung Mangedar, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara, provinsi Sumatera Utara saat ini tengah menjadi sorotan publik pasalnya di duga Penyaluran Dana Desa tidak tepat sasaran .
menyusul viralnya unggahan akun TikTok bernama “Suara Rakyat Desa” yang mendesak Inspektorat dan pejabat terkait untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa.
Dalam unggahan tersebut, akun “Suara Rakyat Desa” menyoroti besarnya anggaran Dana Desa Tanjung Mengedar selama tiga tahun terakhir yang dinilai fantastis, namun diduga tidak direalisasikan secara penuh dan tidak tepat sasaran. Adapun rincian Dana Desa yang diterima Desa Tanjung Mangedar adalah sebagai berikut:
Tahun 2023: Rp 1.908.234.000
Tahun 2024: Rp 1.905.637.000
Tahun 2025: Rp 1.516.391.000
Namun, berdasarkan informasi yang beredar dan keluhan warga, realisasi anggaran tersebut diduga tidak sebanding dengan kondisi desa di lapangan.
Bahkan, dalam unggahan lanjutan, akun TikTok tersebut secara terbuka menduga bahwa Dana Desa tahun 2025 berpotensi fiktif hingga mencapai 90 persen. Dugaan ini memicu keresahan dan kemarahan masyarakat desa yang merasa pembangunan tidak menyentuh kebutuhan dasar mereka.
Saat awak media kaperwil sumut faktainvestigasi.id dan wakil Redaksi sinar gebrak tv berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Tanjung Mengedar, Indra, serta Bendahara Desa, Ibrahim, terkait penggunaan dan realisasi Dana Desa, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Nomor WhatsApp awak media justru diblokir, sehingga konfirmasi langsung tidak dapat dilakukan. Di lapangan, kepala desa juga disebut sulit ditemui, dan akses kontak pribadinya sangat terbatas.
Salah satu warga Desa Tanjung Mengedar yang enggan di tulis namanya menyampaikan kekecewaannya.
“Dana desa setiap tahun besar, tapi jalan kami tetap rusak, terlebih di musim hujan jalan licin dan berlumpur ,fasilitas minim, dan kehidupan warga tidak berubah. Kami hanya ingin kejelasan dan transparansi,” ujarnya.
Kondisi Desa Tanjung Mangedar sendiri dinilai sangat memprihatinkan. Akses jalan desa rusak parah, bahkan pada tahun 2025 proses distribusi logistik Pemilu oleh KPU menurut berbagai sumber dilaporkan harus menggunakan jetor melewati medan berlumpur, mencerminkan minimnya pembangunan infrastruktur dasar.
Selain dugaan penyimpangan Dana Desa, Kepala Desa Tanjung Mangedar juga sebelumnya sempat diberitakan di sejumlah media terkait dugaan penjualan hutan lindung dan mangrove, dengan nilai mencapai Rp 4,5 miliar, yang diduga dilakukan dengan mengatasnamakan warga demi keuntungan pribadi. Tidak hanya itu, pada tahun 2024, nama oknum kepala desa tersebut kembali mencuat dalam berbagai isu, mulai dari dugaan penyalahgunaan kewenangan desa, isu penjualan hutan mangrove, hingga disebut-sebut terseret dalam kasus penganiayaan.
Dalam hal ini, warga Desa Tanjung Mengedar secara terbuka menantang komitmen Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, yang sebelumnya menyatakan akan melakukan audit Dana Desa di seluruh Indonesia. Warga berharap tim khusus audit Dana Desa dapat turun langsung ke Desa Tanjung Mengedar, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Masyarakat juga mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk bersikap independen, mengingat kuatnya dugaan bahwa penegakan hukum di wilayah Labuhanbatu Utara dinilai belum maksimal dan terkesan melakukan pembiaran.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Tanjung Mengedar belum memberikan klarifikasi resmi. Redaksi menyatakan tetap membuka ruang hak jawab sesuai dengan Undang-Undang Pers yang berlaku.
Datuk S