SINGKAWANG – Tepat pada Jumat, 22 Mei 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Singkawang dilaporkan tengah memfinalisasi draf Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Langkah ini diambil guna memberikan payung hukum yang kuat bagi intervensi anggaran pendidikan di tingkat akar rumput.
Data yang dihimpun tim redaksi menunjukkan bahwa Disdikbud kini mewajibkan validasi data berlapis yang melibatkan aparatur Kelurahan hingga RT. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya "data sampah" atau ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan pendidikan bagi anak putus sekolah di wilayah Singkawang.
Kepala Disdikbud Kota Singkawang, Asmadi, dalam keterangannya menegaskan bahwa validasi ini adalah kunci sukses program Wajib Belajar 13 Tahun.
"Per hari ini (22/5), koordinasi lintas sektoral terus kita kunci. Kita tidak ingin ada anak Singkawang yang tercecer dari sistem pendidikan hanya karena masalah administrasi atau data yang tidak sinkron antara lapangan dan pusat," ujar Asmadi.
Selain fokus pada ATS, Kabar Investigasi ID juga menyoroti instruksi tegas Disdikbud terkait transparansi biaya di satuan pendidikan. Menjelang pengumuman kelulusan siswa tingkat SD dan SMP, pihak dinas mengeluarkan peringatan keras terhadap segala bentuk pungutan liar (pungli) yang dikemas dalam bentuk uang perpisahan maupun biaya administrasi kelulusan.
Disdikbud menegaskan bahwa operasional sekolah telah didukung oleh dana BOS dan APBD, sehingga tidak ada alasan bagi pihak sekolah untuk membebani orang tua siswa dengan biaya tambahan yang tidak memiliki dasar hukum jelas.
Fakta Investigasi ID akan terus mengawal implementasi di lapangan guna memastikan bahwa kebijakan ini bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Fakta Investigasi ID/ Nata