SAMBAS, 3 Juli 2026 – Gangguan aliran listrik yang terjadi secara berulang di wilayah Kabupaten Sambas kembali memicu kemarahan publik. Pemadaman listrik massal yang terjadi pada Jumat malam 3/7/2026, secara bergantian selama beberapa jam menjadi bukti nyata lemahnya kualitas manajemen distribusi energi oleh PT PLN di wilayah perbatasan ini.
Suara Tegas PWRI
Ketua DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Sambas, Samsul Hidayat, mengecam keras ketidakpastian layanan yang terus menghantui masyarakat. Ia menilai, alasan teknis yang sering dilontarkan PLN sudah tidak lagi relevan untuk menutupi buruknya kinerja di lapangan.
"Kami sudah muak dengan alasan klasik 'gangguan teknis'. PLN jangan hanya lihai menagih denda kepada masyarakat saat telat membayar, tetapi gagal total dalam memberikan pelayanan yang prima. Jika memang tidak mampu mengelola sistem kelistrikan di Sambas secara andal, maka manajemen PLN setempat harus berani dievaluasi, bahkan diganti," tegas Samsul Hidayat dengan nada lugas.
Transparansi dan Tanggung Jawab
Samsul menambahkan bahwa pemadaman ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar warga negara. Sebagai Ketua DPC PWRI, ia menuntut PLN untuk segera mempublikasikan hasil investigasi internal terkait akar penyebab padamnya listrik yang kerap berulang.
"Jangan anggap masyarakat Sambas bisa dibungkam dengan permohonan maaf formalitas. Kami menuntut transparansi! Apa penyebab pastinya? Apakah ada kelalaian pemeliharaan aset? Atau memang kapasitas distribusi yang tidak memadai? Buka datanya ke publik, jangan ditutupi," lanjutnya.
Dampak bagi Masyarakat Sambas
Dampak pemadaman yang terjadi ini sangat merugikan:
Sektor Ekonomi: UMKM di Sambas menderita kerugian besar karena operasional terhenti total.
Pelayanan Publik: Terganggunya layanan di fasilitas kesehatan dan administrasi publik di berbagai kecamatan.
Keamanan: Risiko kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas meningkat akibat matinya lampu penerangan jalan.
Langkah Tegas DPC PWRI
DPC PWRI Kabupaten Sambas berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini. Samsul menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika PLN terus menunjukkan sikap abai terhadap keluhan warga.
"PWRI akan terus memantau ini. Jika pelayanan tidak segera diperbaiki secara permanen, kami akan mendorong audiensi terbuka yang melibatkan DPRD untuk memanggil pihak manajemen PLN. Masyarakat Sambas butuh bukti, bukan janji manis," tutupnya.
Hasbi