SAMBAS -- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus mengintai wilayah Kabupaten Sambas menuntut aksi nyata ketimbang sebatas perdebatan administratif. Menanggapi ancaman musiman ini, Aliansi Masyarakat Peduli Bencana Kalimantan menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sambas, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat benteng pencegahan di lapangan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam agenda silaturahmi dan koordinasi yang dihadiri Wakil Bupati Sambas serta Tim Penyuluh Karhutla dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI).
Ketua Relawan Aliansi Masyarakat Peduli Bencana Kalimantan, Muhammad Astaja, menegaskan bahwa penanganan karhutla maupun potensi banjir tidak boleh terjebak dalam perdebatan kaku mengenai kewenangan. Fokus utama harus diarahkan pada langkah konkrit dan mitigasi risiko secara terukur.
"Hari ini bukan lagi waktunya mencari siapa yang bertanggung jawab, melainkan menentukan siapa yang perlu berbuat dan apa yang dapat kita lakukan bersama. Tujuannya jelas: memadamkan titik api dan memastikan ancaman asap tidak lagi merenggut ruang hidup masyarakat," tegas Astaja.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah poin krusial menjadi bahasan utama:
Dampak sosial-ekonomi akibat bencana karhutla dan banjir terhadap warga lokal.
Kebutuhan peralatan operasional (sarpras) bagi petugas dan relawan di baris terdepan.
Pemetaan strategi jangka panjang agar penanganan bencana tidak sebatas pemadaman sesaat, melainkan berkelanjutan.
Penguatan koordinasi ini juga mendapat pengawalan langsung dari Tim Penyuluh Karhutla Mabes TNI yang dipimpin oleh Brigjen TNI Albert B. Tiranda. Kehadiran jenderal bintang satu tersebut menegaskan pentingnya edukasi dan taktik penanganan bencana secara terintegrasi.
Astaja menambahkan, keterlibatan aktif Mabes TNI dan Pemkab Sambas memberikan ruang dialog yang transparan untuk membedah kendala teknis yang kerap dihadapi para relawan di lapangan.
"Bencana karhutla dan banjir tidak boleh terus-menerus diposisikan sebagai hal yang hanya ditakuti, tetapi harus dihadapi dengan kesiapsiagaan, koordinasi presisi, dan keterlibatan seluruh elemen. Kami mengapresiasi ruang koordinasi ini agar kendala di lapangan dapat segera teratasi," pungkasnya.
Fakta Investigasi ID. ( Hasbi)